Tidore, -jendelamalut.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi dengan mendukung program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi dengan KPK Perwakilan Maluku Utara terus diperkuat untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, usai mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting di ruang rapat Wali Kota, Rabu (5/3/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, serta para asisten sekda, staf ahli, dan pimpinan OPD pengampu MCP di Kota Tidore Kepulauan.
Muhammad Sinen menegaskan bahwa MCP merupakan program strategis KPK yang harus direspons cepat oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Kota Tidore, untuk mencegah potensi tindak korupsi di lingkup pemerintahan.
“Sebagai Wali Kota yang baru dilantik, saya sangat mendukung penuh program ini dan berterima kasih kepada KPK atas inovasi luar biasa dalam pencegahan korupsi. Saya meminta seluruh OPD dan pengelola keuangan daerah untuk patuh terhadap aturan yang ditetapkan,” ujar Muhammad Sinen.
Ia juga mengimbau seluruh pimpinan OPD untuk terus berkoordinasi dengan KPK agar dokumen terkait indikator MCP dapat dipersiapkan dengan baik. Harapannya, selama lima tahun ke depan, Tidore tetap menjadi daerah yang bersih dari korupsi.
“Mari kita bersama-sama menjalin kerja sama yang baik dengan KPK RI Perwakilan Maluku Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini,” tambahnya.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam arahannya menekankan bahwa pencegahan korupsi yang paling efektif adalah melalui tindakan tegas, mengingat langkah preventif sering kali dianggap kurang berdampak signifikan.
“Pencegahan sering kali dianggap sepele karena sifatnya hanya preventif, bukan represif. Namun, jika sudah masuk tahap represif, dampaknya akan lebih besar,” kata Setyo.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga harus diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan. Oleh karena itu, MCP diharapkan bisa menjadi pusat monitoring, controlling, surveillance, dan prevention dalam delapan fokus area yang telah ditetapkan.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, juga menyampaikan dukungan terhadap MCP, yang dinilai mampu meningkatkan pengawasan dan menekan kasus korupsi di daerah.
Hal senada disampaikan Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya. Menurutnya, MCP yang telah berjalan sejak 2018 merupakan wujud sinergi antara KPK, BPKP, dan Kemendagri dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah daerah tidak perlu merasa takut terhadap intervensi dalam pencegahan korupsi. Justru, ini akan mempercepat pembangunan dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Mahendra Jaya.
Ia menekankan pentingnya penguatan anggaran pengawasan, sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025. Pasalnya, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran pengawasan secara optimal.
MCP juga diharapkan dapat menjadi alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan internal di daerah. Berdasarkan data, skor IPKD MCP Kota Tidore dalam beberapa tahun terakhir cukup stabil, yakni 76 pada 2022, turun sedikit menjadi 75 pada 2023, dan kembali ke angka 76 di 2024. Beberapa area yang masih rawan korupsi di antaranya adalah pengadaan barang dan jasa.
Peluncuran indikator MCP 2025 ini ditandai dengan simbolisasi peniupan peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Korsup KPK RI, Deputi Kepala BPKP, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.
Dengan pelaksanaan MCP yang lebih optimal, diharapkan Tidore dapat terus mempertahankan integritas dalam pemerintahan dan mewujudkan tata kelola yang bersih dari korupsi. Red
