Malut, –jendelamalut. com– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, tidak ada praktik jual-beli jabatan atau proyek. Ia menekankan bahwa tidak ada pihak—baik keluarga, teman, maupun orang dekat—yang diberikan kewenangan untuk menentukan jabatan atau proyek di lingkup pemerintahan.
Sherly menegaskan bahwa fokus utamanya adalah bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapa pun, baik saudara, teman, atau orang dekat saya, untuk membawa nama saya dalam urusan jabatan atau proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari mereka. Yang saya butuhkan adalah kerja keras untuk rakyat,” tegas Sherly saat memimpin rapat bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan para pimpinan OPD.
Minta ASN Fokus pada Pelayanan Publik
Gubernur Sherly menekankan bahwa seluruh pimpinan OPD dan ASN harus bekerja dengan profesional serta menjalankan amanah yang diberikan rakyat.
“Kita ini digaji oleh rakyat, jadi tugas kita adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Jangan sampai ada yang bermain dengan anggaran demi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai pemimpin daerah, ia bertanggung jawab untuk memastikan semua pelayanan dasar diberikan dengan baik, cepat, tepat, dan profesional.
Relokasi Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sherly menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat mendorong efisiensi anggaran dengan sistem relokasi, bukan pemotongan anggaran.
“Ada dokumen yang menunjukkan angka Rp160 miliar, tapi itu bukan pemotongan, melainkan relokasi yang akan dikembalikan dalam bentuk program makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Maluku Utara mendapat alokasi Rp2 triliun dalam program gizi nasional, yang akan berdampak positif bagi masyarakat.
Tegaskan Tidak Ada Setoran untuk Jabatan
Gubernur Sherly Laos menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jabatan di pemerintahan harus dipertahankan dengan kinerja, bukan dengan “setoran” kepada atasan.
“Saya dipilih oleh rakyat dan digaji oleh rakyat. Tidak perlu menyetor kepada saya untuk mempertahankan jabatan. Jabatan hanya bisa dipertahankan dengan kinerja yang baik,” tandasnya.
Dengan pernyataan ini, Gubernur Sherly menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Maluku Utara. Red
