Ternate, jendelamalut.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Komitmen ini diperkuat melalui pertemuan dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara pada Jumat (7/3/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ternate, Gubernur Sherly bersama Kepala Perwakilan BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, serta jajaran Koordinator Pengawasan BPKP Malut, membahas hasil pengawasan strategis yang telah dilakukan di wilayah Maluku Utara.
Gubernur Sherly Laos mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah dan berharap adanya pendampingan berkelanjutan dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Di awal pemerintahan ini, saya akan fokus pada pendidikan, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur. Kami ingin memastikan seluruh program berjalan transparan dan akuntabel tanpa melanggar aturan,” ujar Sherly Laos.
Ia juga menyatakan telah berkoordinasi dengan BPKP Pusat untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut dalam tata kelola keuangan dan pemerintahan di Maluku Utara.
Hasil Pengawasan dan Langkah Strategis
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah temuan utama yang perlu menjadi perhatian Pemprov Malut. Beberapa di antaranya mencakup:
Evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah
Kapasitas fiskal serta optimalisasi pendapatan daerah
Kemudahan perizinan usaha dan investasi
Potensi risiko penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan
Tri Wibowo Aji menegaskan bahwa peran BPKP tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina dan koordinator auditor bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
“Kami siap memberikan pendampingan, asistensi, dan pelatihan guna memastikan tata kelola pemerintahan yang baik serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Komitmen Pemprov Malut dalam Tata Kelola Keuangan
Dengan kerja sama yang lebih erat bersama BPKP, Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat integritas pengelolaan keuangan daerah serta mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Maluku Utara. Red
