Dumai, Riau – JendelaMalut.com (15 Maret 2025) – Pemerintah Kota Dumai telah mengeluarkan peraturan terkait jam operasional armada pengangkut logistik perusahaan industri di wilayahnya. Aturan ini membatasi operasional kendaraan bermuatan lebih dari 8 ton pada jam-jam tertentu, yaitu:
06:30 – 08:00
11:30 – 13:00
17:30 – 20:00
Namun, meskipun peraturan telah ditetapkan, pelanggaran masih kerap terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwenang. Masyarakat menilai aturan ini tidak efektif dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Truk-truk bermuatan berat tetap terlihat melintas di jalan-jalan utama pada jam-jam yang seharusnya dilarang, menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lain.
“Kami sering melihat truk-truk besar masih melintas di jam yang dilarang. Jika aturan ini benar-benar diterapkan, harus ada sanksi yang jelas,” ujar seorang warga Dumai yang enggan disebutkan namanya. Ia juga menambahkan bahwa kondisi ini membuat masyarakat merasa aturan tersebut hanya formalitas tanpa implementasi yang nyata.
Beberapa warga bahkan menyebut kebijakan ini sebagai “kebijakan tali karet”—mudah ditarik-ulur dan tidak tegas dalam penerapannya. Mereka merasa bahwa ada kepentingan tertentu yang lebih diutamakan dibanding kepentingan masyarakat umum. Akibatnya, kemacetan di jam-jam sibuk tetap terjadi, dan dampak negatifnya dirasakan langsung oleh warga yang beraktivitas di jalan raya.
Ketidaktegasan dalam penerapan aturan ini juga dikhawatirkan dapat memicu kecemburuan sosial. Beberapa sopir angkutan yang berusaha menaati aturan merasa dirugikan karena mereka harus mengikuti pembatasan waktu, sementara pihak lain yang melanggar tetap bisa beroperasi tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.
Pakar transportasi dan kebijakan publik menilai bahwa tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang jelas, peraturan seperti ini hanya akan menjadi sekadar dokumen tanpa dampak nyata. “Sebuah kebijakan harus didukung dengan sistem pengawasan dan sanksi yang tegas. Jika tidak, kebijakan itu akan kehilangan wibawa dan tidak akan dipatuhi,” ujar seorang akademisi dari salah satu universitas di Riau.
Masyarakat Dumai berharap pemerintah segera turun tangan untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat. Selain itu, mereka meminta adanya transparansi dalam penindakan pelanggaran agar tidak ada kesan tebang pilih dalam penerapan kebijakan ini. Tanpa langkah konkret, kebijakan pembatasan armada logistik ini hanya akan menjadi aturan tanpa makna.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons resmi dari pihak pemerintah mengenai lemahnya pengawasan terhadap peraturan tersebut. Masyarakat masih menunggu apakah kebijakan ini akan diperbaiki atau tetap menjadi sekadar aturan di atas kertas. Red
