Ternate, jendelamalut.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Ternate menemukan sejumlah fasilitas publik yang tidak berfungsi optimal setelah melakukan inspeksi langsung ke beberapa pasar dan Terminal Gamalama.
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini Mengatakan, “Ketua Pansus LKPJ, Junaidi Bahruddin, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), terutama terkait pemanfaatan pasar yang masih belum maksimal.
“Beberapa pasar masih dalam kondisi rusak atau belum difungsikan secara optimal, seperti lantai dua Pasar Higienis, Pasar Kieraha, Pasar Sabi-Sabi, serta Pasar Sasa dan Dufa-Dufa. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti,” ujar Junaidi.
Selain itu, Pansus juga menyoroti Plaza Gamalama Modern yang hingga kini belum dimanfaatkan. DPRD merekomendasikan agar plaza tersebut diisi oleh pedagang kaki lima yang saat ini berjualan di Terminal Gamalama, dibandingkan dibiarkan kosong atau disewakan kepada pihak yang tidak sesuai dengan kriteria investasi.
“Plaza Gamalama lebih baik dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima daripada terbengkalai. Jika disewakan per lapak, setidaknya bisa digunakan secara optimal,” jelas Junaidi.
Terminal Gamalama Harus Segera Difungsikan
Setelah meninjau pasar, Pansus melanjutkan inspeksi ke Terminal Gamalama. Dalam kunjungan ini, Junaidi menekankan pentingnya mengembalikan fungsi terminal agar berjalan sebagaimana mestinya.
“Terminal Gamalama harus segera dioperasikan sesuai peruntukannya, termasuk pasar-pasar lain di Kota Ternate yang belum berfungsi optimal,” tegasnya.
Kunjungan ini juga didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Mochtar Hasyim. Ia menyatakan bahwa berbagai masukan dari Pansus akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di terminal tersebut.
“Kami akan menindaklanjuti masukan ini, termasuk dalam hal perbaikan fasilitas dan sistem pengelolaan terminal. Saat ini, kami sedang menyiapkan sistem digital untuk penagihan karcis parkir,” ujar Mochtar.
Sebagai bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Dishub berencana mengganti sistem karcis manual dengan pemindaian plat nomor kendaraan setelah Ramadan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan sistem pemindaian plat nomor, pembayaran parkir bisa lebih transparan dan terkontrol, baik melalui QRIS maupun tunai di setiap titik,” tambahnya.
Pansus DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki fasilitas publik agar masyarakat Kota Ternate dapat merasakan manfaatnya secara langsung. (Red)
