Jakarta, jendelamalut.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini diwujudkan melalui audiensi dan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, didampingi Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hadir langsung dalam pertemuan yang digelar bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami berkomitmen penuh membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Lukman.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bangkalan juga menunjukkan kesiapan mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev) oleh KPK sebagaimana diamanatkan dalam surat nomor B/2086/KSP.00/70-74/03/2025 tertanggal 25 Maret 2025.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab membawa sejumlah dokumen penting yang diminta oleh KPK, antara lain:
1. Dokumen APBD Tahun 2025
2. Realisasi APBD Tahun 2024
3. Status pembahasan Perda APBD 2025
4. Data pengadaan barang/jasa dan informasi ASN
5. Laporan capaian pencegahan korupsi
Tak hanya itu, jajaran pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD, Sekda, serta kepala OPD terkait seperti BPKAD, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat juga dilibatkan aktif dalam kegiatan Monev ini.
Melalui kolaborasi yang erat bersama KPK, Pemkab Bangkalan berharap dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan integritas ASN, serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang profesional, efisien, dan bebas dari korupsi.
