Morotai, jendelamalut.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan mental dan spiritual masyarakat melalui pemberian insentif bagi imam dan pendeta. Insentif tersebut akan dialokasikan melalui Dana Desa (ADD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai, Jamaludin, pada Selasa (22/4/2025). Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap tokoh agama merupakan bagian penting dari pembangunan di tingkat desa.
“Pemberian insentif ini bukan gaji, tapi bentuk operasional sebagai wujud penghargaan atas jasa mereka. Anggarannya bisa melalui APBDes, ADD, bahkan APBD, sesuai dengan kondisi dan hasil musyawarah desa,” ujarnya.
Sebelumnya, insentif ini sepenuhnya bersumber dari APBD melalui Dinas PMD. Namun saat ini, tanggung jawabnya telah dialihkan ke pemerintah desa agar bisa lebih dekat dan tepat sasaran, tentu dengan mekanisme musyawarah desa sebagai landasannya.
Besaran insentif yang diberikan masih mengacu pada ketentuan sebelumnya, yakni Rp750 ribu per bulan untuk imam dan pendeta, serta Rp300 ribu untuk guru mengaji, majelis, dan staf keagamaan lainnya.
“Ini bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap tokoh agama yang memiliki peran penting dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat. Dengan adanya musyawarah desa, maka beban ini tidak memberatkan, justru memperkuat rasa gotong royong dan kepedulian,” tambah Jamaludin.
Ia pun berharap masyarakat mendukung kebijakan ini demi memperkuat fondasi spiritual dan keagamaan di setiap desa di Morotai. Program ini ditargetkan berjalan efektif mulai April 2025, setelah melalui tahapan evaluasi dan penyesuaian di desa-desa.
“Pemerintah, baik daerah maupun desa, akan terus fokus pada kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang keagamaan,” tutupnya.
