Morotai, jendelamalut.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Hal ini seiring dengan tingginya potensi hasil tangkapan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun jendelamalut.com, perhatian itu disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat meresmikan Pelabuhan Perikanan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Daeo Majiko di Kecamatan Morotai Selatan, Senin (28/4/2025).
“Karena lokasinya strategis dan berbatasan langsung dengan Filipina, Morotai seharusnya menjadi gerbang depan Indonesia dalam sektor perikanan, khususnya untuk pengolahan tuna sirip kuning,” ujar Menteri Trenggono.
Ia mengungkapkan bahwa Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), telah membantu pembangunan fasilitas penyimpanan beku bersuhu minus 60 derajat Celcius di Morotai. Menurutnya, fasilitas ini akan dilengkapi dengan tempat pengolahan ikan dan infrastruktur pendukung untuk pendaratan kapal.
“Tanpa pelabuhan yang memadai, pengolahan tidak akan optimal. Tahun ini kami upayakan pembangunan fasilitas penunjang agar bisa difungsikan mulai tahun depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono menekankan pentingnya pengembangan industri penangkapan ikan serta penyediaan kapal penangkap modern untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Ia juga berharap Morotai dapat berkembang menjadi kawasan industri perikanan yang terintegrasi langsung dengan pasar ekspor, terutama Jepang.
“Semua bangunan SKPT ini sejatinya milik masyarakat Morotai. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan diawasi dengan baik agar memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Menteri Trenggono menambahkan bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan ini merupakan bagian dari visi pembangunan nasional Asta Cita, yang mencakup 17 program prioritas. Salah satunya adalah mendorong pemerataan pembangunan berbasis wilayah, melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis, serta mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Red
