Jakarta, jendelamalut.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, secara terbuka membeberkan kondisi keuangan daerah yang dinilai sangat memprihatinkan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Dalam forum tersebut, Sherly menyatakan bahwa struktur pendapatan Provinsi Maluku Utara masih belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sepenuhnya terserap hanya untuk membayar belanja pegawai.
“Kondisi fiskal kami sangat lemah. Seluruh DAU yang kami terima habis hanya untuk belanja pegawai. Untuk membiayai operasional pemerintahan, kami sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” ungkap Sherly di hadapan anggota dewan dan perwakilan Kemendagri.
Tak hanya itu, Sherly juga mengungkapkan bahwa warisan utang dari pemerintahan sebelumnya memperberat beban fiskal. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3,2 triliun, posisi utang saat ini mencapai Rp998 miliar atau hampir 30 persen dari total anggaran.
“Situasi ini memaksa kami untuk berpikir dan bertindak di luar pola lama. Kami harus mencari cara-cara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan PAD agar tidak selamanya bergantung pada pusat,” tegas Sherly.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan pusat terhadap daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Maluku Utara, termasuk kompensasi ekonomi yang adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat reformasi fiskal, termasuk melalui peningkatan efisiensi belanja, optimalisasi aset daerah, dan pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal. Red
