HALSEL, 29 April 2025 – jendelamalut.com – Gelombang protes dari warga Desa Toin, Kecamatan Botang Lomang, semakin menguat. Mereka secara terbuka mengecam keras kepemimpinan Kepala Desa Fahmi Taher yang dinilai tidak transparan, arogan, dan meresahkan. Warga mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera mencopot Fahmi dari jabatannya.
Salah satu permasalahan utama yang disoroti warga adalah dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DDS). Warga menilai, hingga kini banyak program tidak dirasakan secara merata, termasuk tidak adanya realisasi pengembalian uang masyarakat yang telah memasang meteran listrik secara mandiri. Padahal, dalam Musyawarah Desa (Musdes), hal itu sudah disepakati bersama.
Kritik terhadap Fahmi Taher tak berhenti di situ. Masyarakat juga menuding sang kades kerap menghambat pelayanan administrasi desa. Beberapa warga bahkan harus ke kantor camat demi mendapatkan tanda tangan dokumen, seperti surat nikah, karena Fahmi menolak menandatanganinya.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk nyata dari sikap antipelayanan publik. Kepala desa seharusnya menjadi pelayan masyarakat, bukan penghambat,” tegas Hi. Samin Sahelamo, tokoh agama setempat.
Situasi kian memanas saat warga mengungkap insiden malam takbiran, di mana Fahmi diduga membuat keributan dengan mengetuk tiang listrik sambil berteriak-teriak memancing keributan. Aksi tersebut dinilai tidak pantas dilakukan seorang kepala desa dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Hartono Salim, tokoh masyarakat lainnya, menilai kepemimpinan Fahmi cacat secara moral dan administratif. Ia juga menyoroti ketidaktransparanan APBDes yang hanya dipajang dalam bentuk baliho formalitas tanpa rincian yang jelas, serta perlakuan terhadap bendera Merah Putih yang tidak sesuai aturan.
“Kami sudah cukup bersabar. Jika Bupati tidak segera memberhentikan Fahmi Taher, maka warga Desa Toin siap turun ke jalan dan melakukan aksi besar-besaran di Labuha,” ujar Hartono.
Desakan warga ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Mereka menuntut keadilan dan perubahan agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan semangat melayani, bukan menyakiti.
(Red/Mito)
