Tidore, jendelamalut.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini ditegaskan Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) di Aula Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Rabu (30/4/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa sejak 2020, Tidore telah dicanangkan sebagai Kota Tanggap Ancaman Narkoba oleh BNNP Maluku Utara. Hingga 2024, sebanyak 10 kelurahan/desa telah berstatus Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar), dan pada 2025 ditargetkan Kelurahan Gamtufkange akan menyusul.
Muhammad Sinen menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan peran aktif seluruh elemen pemerintahan, mulai dari camat, lurah, kepala desa, hingga pimpinan OPD dalam mendukung upaya BNN mensosialisasikan bahaya narkoba.
“Kolaborasi dan kerja sama lintas sektor sangat penting. Kita ingin Tidore tidak hanya dikenal sebagai kota terbersih karena meraih Adipura sembilan kali berturut-turut, tapi juga bersih dari narkoba,” tegasnya.
Kepala BNNP Maluku Utara, Brigjen Pol Budi Mulyanto, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba kini banyak ditemukan di kalangan usia produktif, khususnya para pekerja. Kondisi ini dinilai memengaruhi produktivitas dan ketahanan keluarga.
Ia juga menyoroti modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan jasa pengiriman paket sebagai jalur distribusi karena lebih murah dan dinilai minim risiko.
Dengan posisi strategis Kota Ternate yang dekat dengan Tidore sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, potensi masuknya narkoba melalui pelabuhan dan bandara cukup tinggi. Namun ia optimis, melalui kerja sama lintas sektor, Tidore bisa menjadi kota yang benar-benar bebas dari narkoba.
Sementara itu, Kepala BNNK Tidore Kepulauan, Kombes Pol M. Fadris Sangun Ratu Lana, mencanangkan Zona Integritas di lingkungan BNNK sebagai bentuk komitmen menuju birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima.
“Deklarasi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah komitmen nyata seluruh jajaran BNNK Tidore Kepulauan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Fadris.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo, Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Budi Mulyanto, serta Koordinator P2M BNNP Malut Haeruddin Umaternate sebagai narasumber.
Acara ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas oleh Wali Kota, pimpinan BNN, Ketua DPRD, dan perwakilan Forkopimda sebagai simbol komitmen bersama memerangi narkoba. Red
