Ternate, jendelamalut.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menggelar pertemuan bersama Kepala Perwakilan BPKP Malut, Tri Wibowo Aji, di ruang kerjanya, Senin (5/5/2025).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Albertus Mugi Susanto, dan membahas sejumlah agenda penting untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah.
Fokus utama diskusi meliputi pembenahan mekanisme penyaluran hibah, efisiensi belanja daerah melalui pergeseran anggaran untuk program prioritas, serta pembaruan dokumen perencanaan guna meningkatkan akurasi pelaksanaan program pemerintah.
Gubernur Sherly Laos juga mengemukakan rencana untuk mengalihkan sebagian bantuan hibah dari bentuk uang menjadi barang. Langkah ini diambil demi memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Kami berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan akuntabel. Dukungan dari BPKP sangat kami butuhkan dalam proses ini,” ujar Sherly.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan BPKP, Tri Wibowo Aji, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas kepada seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkup Pemprov Malut.
“Tujuan utama dari penguatan ini adalah meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya. Red
