- Totok Suryanto: MoU Polri-Dewan Pers Harus Dipahami Hingga ke Penyidik Polres
SEMARANG, jendelamalut.com — Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto, menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara Dewan Pers dan Polri dalam menghadapi tantangan informasi dan media di era digital saat ini.
Hal itu disampaikannya saat memberikan materi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, pada Selasa (6/5/2025).
“Ini adalah jalan terbaik agar Dewan Pers dan Polri bisa menyampaikan komunikasi yang tepat dan edukatif kepada masyarakat,” ujar Totok.
Ia menyoroti masih rendahnya pemahaman terhadap nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Polri dan Dewan Pers, terutama di tingkat penyidik Polres. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius Dewan Pers untuk terus melakukan sosialisasi hingga ke daerah.
Selain itu, Totok juga mengangkat fenomena oversupply media, yakni munculnya media baru dalam jumlah besar yang tidak seluruhnya dikelola oleh wartawan profesional. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam membedakan antara wartawan resmi dan individu yang hanya memanfaatkan platform media demi kepentingan pribadi.
“Sekarang ini, orang bisa saja hari ini bekerja sebagai tukang batu, tapi besok sudah punya website dan mengaku sebagai wartawan,” kata Totok menggambarkan realitas di lapangan.
Ia menambahkan bahwa dalam menangani kasus yang melibatkan wartawan, koordinasi awal dengan Dewan Pers sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merusak citra institusi Polri.
“Jika seorang wartawan diproses tanpa koordinasi, serangannya bisa langsung mengarah ke Kapolri karena adanya solidaritas tinggi di kalangan pers. Beberapa kasus seperti pembunuhan jurnalis di Kalimantan dan pembakaran keluarga jurnalis di Medan sempat menimbulkan kegaduhan karena kurangnya komunikasi di awal,” tegasnya.
Totok berharap, ke depan penanganan kasus yang berkaitan dengan media dapat lebih baik dengan tetap mengacu pada prosedur dalam MoU yang telah diperbarui.
Ia juga mengusulkan agar sosialisasi MoU dan PKS dilakukan secara masif melalui berbagai metode, baik daring maupun luring, serta melibatkan para pejabat humas dari tingkat Mabes hingga Polres.
“Jika dijalankan secara sungguh-sungguh, saya yakin sinergi ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, dan hubungan antara Polri dan media akan semakin harmonis,” tutup Totok.
