APINDO Minta Polda Malut Tindak Tambang Ilegal dan Perkuat Mediasi Ketenagakerjaan
Ternate, 5 Mei 2025, jendelamalut.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO) Maluku Utara. Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Malut ini mengusung semangat membangun sinergi antara dunia usaha dan institusi kepolisian demi terciptanya iklim investasi yang aman dan berkelanjutan.
Ketua DPD APINDO Maluku Utara menyampaikan sejumlah isu strategis yang dihadapi pelaku usaha di daerah, mulai dari perlunya edukasi ekspor dan tata kelola usaha, hingga persoalan hubungan industrial yang kerap memicu konflik antara perusahaan dan pekerja.
“Salah satu problem utama adalah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK). Kami berharap laporan semacam ini tidak langsung ditangani secara represif, melainkan dimediasi terlebih dahulu,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ironi sosial di wilayah tambang, di mana angka kemiskinan justru lebih tinggi dibanding wilayah non-tambang. Menurutnya, aktivitas perusahaan belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat lingkar tambang.
“Sebagian warga terdampak limbah dan belum merasakan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyinggung praktik penangkapan ikan menggunakan alat tak ramah lingkungan di Morotai, serta kendala distribusi hasil laut akibat buruknya akses transportasi. Tambang ilegal (galian C) yang masih menggunakan alat berat tanpa izin resmi juga menjadi sorotan serius.
“Kami berharap Polda dapat menertibkan aktivitas pertambangan ilegal agar ada kontribusi nyata ke negara dan tidak merusak lingkungan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kapolda Malut Irjen Pol Waris Agono menyambut baik masukan dari APINDO dan menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung iklim usaha yang sehat.
“Keamanan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor. Kami sudah berdiskusi dengan Pemprov untuk memperkuat koordinasi soal ini,” ujar Kapolda.
Ia juga menegaskan bahwa Polda aktif melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal dan terus melakukan pengawasan terhadap dampak limbah industri.
“Kasus seperti PT STS sudah kami tangani dengan pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan,” tambahnya.
Kapolda juga menyatakan kesiapan membuka ruang kerja sama lebih luas dengan APINDO, khususnya dalam hal penyelesaian masalah ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
“Pemerintah daerah pun harus ikut mengawal agar sektor usaha, khususnya tambang, benar-benar memberikan kontribusi untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Red/Ryo)
