LABUHA, 7 Mei 2025, jrndelamalut.com — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menggelar dialog terbuka terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Obi Kepulauan pada Rabu, 7 Mei 2025.
Dialog penting ini berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Halmahera Selatan dan melibatkan langsung Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, serta tokoh-tokoh pemekaran dan elemen masyarakat dari wilayah Obi Kepulauan.
Acara ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat Pulau Obi yang sejak lama menginginkan pemekaran wilayah demi percepatan pembangunan, pelayanan publik yang lebih efektif, serta pemerataan kesejahteraan.
Dalam sambutannya, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata dan mendukung penuh pemekaran kabupaten Obi Kepulauan, ini menjadi keinginan kuat masyarakat Obi. Ia menegaskan bahwa proses pemekaran harus melalui kajian yang matang serta mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Dialog hari ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah mendengarkan dan membuka ruang demokratis untuk membahas masa depan Obi Kepulauan. Kami ingin semua prosesnya transparan, legal, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Bupati.
Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, menambahkan bahwa pemekaran daerah harus memperhatikan kesiapan administrasi, sumber daya manusia, hingga potensi ekonomi daerah, agar DOB yang terbentuk nantinya benar-benar mampu berdiri mandiri dan membawa manfaat.
Sekda Safiun Radjulan, dalam paparannya memaparkan data dan potensi Obi Kepulauan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kapasitas untuk menjadi kabupaten sendiri, termasuk jumlah penduduk, sumber daya alam, serta dukungan infrastruktur yang mulai berkembang.
Tokoh pemekaran Kabupaten Obi Kepulauan, yang hadir bersama perwakilan masyarakat, menyampaikan apresiasi atas kesediaan pemerintah membuka ruang dialog. Mereka berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi pijakan serius untuk mendorong percepatan proses administrasi pemekaran ke tingkat provinsi hingga pusat, Dan Masyarakat Meminta Ke DPRD Halmahera Selatan Untuk Membentuk Pansus Pemekaran kabupaten Obi Kepulauan.
“Kami hadir bukan sekadar menuntut, tetapi menawarkan solusi. Obi Kepulauan memiliki hak untuk maju, dan kami siap mendukung penuh setiap langkah yang sesuai hukum,” tegas salah satu tokoh pemekaran.
Dialog berlangsung dinamis dengan sesi tanya-jawab antara masyarakat dan pemerintah, Serta acara ditutup dengan foto bersama Pemerintah Daerah Halmahera Selatan dan masyarakat Obi. Di Ruangan Rapat Kantor Bupati Halmahera Selatan.
