Ternate, jendelamalut.com – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat verifikasi dan laporan kinerja pada Rabu, 14 Mei 2025, bertempat di Kantor DPW PKB Jalan Raya Bastiong, Talangame, Kota Ternate Selatan.
Rapat yang dimulai pukul 17.30 WIT tersebut dihadiri oleh Ketua DPW PKB Jasri Usman, Sekretaris Abdul Malik Silia, Bendahara Juanda, jajaran pengurus DPW, serta perwakilan dari sayap partai Perempuan Bangsa.
Saat dipantau langsung oleh media Jendela Hukum, agenda utama rapat ini adalah menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB terkait verifikasi internal dan pembaruan laporan kinerja kepartaian, baik di tingkat DPW, DPC, hingga DPR secara kelembagaan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu mendatang.
“Rapat ini adalah bentuk tindak lanjut dari perintah DPP untuk memperbarui laporan kinerja partai, agar selaras dengan kegiatan kepartaian yang terstruktur. Semua elemen partai dari DPW, DPC, hingga DPR wajib menyusun laporan secara berkala,” ujar Sekretaris DPW PKB, Abdul Malik Silia.
Ketua DPW PKB, Jasri Usman, dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur partai dengan membangun kantor permanen bagi DPW PKB. “Sudah ada desain dan perencanaan awal. Puluhan tahun kita masih menyewa kantor, sudah empat kali pemilu dilalui dari kantor ini,” ungkap Jasri.
Ia menegaskan bahwa dinamika politik harus dihadapi dengan kesiapan struktur dan kaderisasi yang matang. “PKB Maluku Utara telah naik level menjadi partai menengah dengan perolehan empat kursi di DPRD Provinsi. Dulu cuma satu, sekarang kita sudah jauh lebih baik,” katanya.
Namun, ia juga menyoroti evaluasi penting dari hasil Pilkada terakhir. Dari sepuluh daerah yang diusung, hanya tiga kepala daerah yang menang dan itu pun bukan dari kader internal. “Ini menjadi catatan penting bagi kita. Politik harus dirumuskan sebaik mungkin agar kemenangan juga dinikmati oleh kader,” tegas Jasri.
Ia juga memaparkan bahwa DPW telah melakukan koordinasi daerah (Korda) di beberapa wilayah sebagai langkah awal verifikasi dan penguatan struktur. “Verifikasi partai mensyaratkan struktur lengkap di 100% provinsi dan 78% kabupaten/kota, serta minimal 50% kecamatan,” jelasnya.
Malik Silia menambahkan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kerapian struktur dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan. “Kalau struktur rapi dan terukur, target kita akan mudah dicapai,” ujarnya.
Sebagai penutup, Jasri menyampaikan bahwa selain verifikasi, DPP juga menginstruksikan untuk memperkuat program kaderisasi. “DPW harus menindaklanjuti ini ke DPC dan DPR. Setiap anggota DPRD wajib menggelar pelatihan kader minimal sekali dalam setahun. Dua hal penting yang harus kita jalankan adalah optimalisasi fungsi Korda dan percepatan lembaga kaderisasi, yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun ini,” tandasnya.
