TIDORE, jendelamalut.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan terus memperkuat komitmennya dalam menjamin perlindungan bagi seluruh tenaga kerja melalui program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UC Jamsos Naker), yang merupakan bagian dari upaya nasional memperluas akses perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Komitmen ini ditegaskan oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Yakub Husain, usai mengikuti kegiatan asistensi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan capaian UC Jamsos Naker bersama Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin (19/5/2025).
Dalam keterangannya, Yakub menyampaikan bahwa Pemkot Tidore telah memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada berbagai segmen pekerja, termasuk tenaga Non ASN, aparatur desa, serta pekerja sektor informal. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh tenaga kerja di wilayahnya terjamin hak-haknya melalui perlindungan sosial yang adil dan menyeluruh.
“Harapan kami adalah semua tenaga kerja, baik yang bekerja di sektor pemerintahan maupun informal, dapat sepenuhnya terlindungi dari risiko kerja. Ini penting untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial masyarakat,” ujar Yakub.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore, Ruslan W. Yunus, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 1.900 tenaga kerja Non ASN telah terdaftar dalam sistem Jamsos Naker, dan 1.200 di antaranya telah aktif menerima manfaat perlindungan, khususnya dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Tak hanya itu, Ruslan juga menyebutkan bahwa lebih dari 300 aparatur desa yang tersebar di 49 desa se-Kota Tidore telah tercover melalui alokasi dana desa yang diarahkan untuk perlindungan ketenagakerjaan.
“Ini adalah langkah nyata dalam mendekatkan perlindungan sosial kepada masyarakat desa. Ke depan, kami akan memperluas program ini ke tingkat kelurahan, agar pekerja rentan seperti nelayan, petani, hingga buruh harian bisa memperoleh jaminan yang sama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor, khususnya dengan para lurah, akan diintensifkan untuk memastikan penggunaan dana kelurahan dapat diarahkan pada perlindungan bagi kelompok rentan di wilayah masing-masing.
“Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menghadirkan negara dalam perlindungan seluruh warga, terutama mereka yang bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Dengan demikian, program Jamsos Naker tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat,” tutup Ruslan.
Langkah progresif yang dilakukan Pemkot Tidore ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja, sejalan dengan arahan nasional dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di seluruh lapisan masyarakat.
(Red)
