Jakarta, jendelamalut.com – Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan nasional, Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Polri menyelenggarakan kegiatan Dialog Publik bertema “Semangat Kebangkitan Menuju Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kamtibmas yang Kondusif”, pada Selasa (27/5). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemikiran dari unsur Polri, akademisi, dan mahasiswa guna memperkuat pemahaman bersama tentang pentingnya peran keamanan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Dialog ini secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain.
“Polri menyadari secara mendalam bahwa keamanan adalah landasan utama yang memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang sehat. Begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang baik akan memperkuat stabilitas keamanan di masyarakat,” jelas Brigjen Trunoyudo. Ia juga menyampaikan pentingnya peran aktif generasi muda dalam menjaga semangat kebangsaan serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan tertib.
Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang yang memberikan pandangan kritis dan konstruktif mengenai keterkaitan erat antara keamanan dan ekonomi.
Salah satunya adalah Erick Armudito, S.T., M.T., Ph.D., yang menegaskan bahwa keamanan nasional merupakan pondasi krusial dalam proses pembangunan suatu bangsa. Ia mengingatkan bahwa peran aktif institusi seperti Polri dan TNI, serta partisipasi masyarakat, dibutuhkan dalam mengantisipasi dan merespons berbagai potensi ancaman—baik dari dalam negeri maupun dari luar.
“Keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, namun merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan terciptanya stabilitas, proses pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” terang Erick.
Di sisi lain, Dr. Tauhid Ahmad memberikan fokus pada hambatan non-teknis dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti tingginya biaya ekonomi akibat praktik pungutan liar, premanisme, serta ketidakpastian hukum. Menurutnya, hal-hal tersebut menjadi beban tambahan yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Penegakan hukum yang konsisten, transparan, serta penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi yang sehat, adalah strategi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kegiatan ilegal yang merugikan perekonomian nasional,” ujar Dr. Tauhid.
Melalui forum ini, Divhumas Polri berupaya membangun semangat kolaboratif di antara para pemangku kepentingan, terutama generasi muda, dalam menghadapi dinamika global. Kegiatan ini juga menegaskan kembali komitmen Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Red
