Ternate, Maluku Utara, jendelamalut.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali mencetak prestasi membanggakan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara, untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Opini ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan,
Helmi Umar Muchsin, dalam sebuah seremoni resmi yang digelar di Gedung Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu (28/5/2025). Penyerahan dilakukan oleh Kepala
BPK RI Perwakilan Maluku Utara,
Marius Sirumapea, SE, M.Si, Ak.
Wakil Bupati Helmi Umar Muhcsin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat Halmahera Selatan. “Kami bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada seluruh jajaran perangkat daerah, pimpinan OPD, serta stakeholder yang telah bekerja keras secara konsisten dan penuh integritas. Raihan opini WTP ini merupakan buah dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata tentang penghargaan, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah kepada publik dalam mengelola keuangan daerah secara bijak dan dapat dipercaya.
“Opini WTP ke-11 ini menjadi momentum reflektif sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran daerah,” tegas Helmi.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Marius Sirumapea, mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap capaian ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, terutama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis tata kelola yang baik (good governance).
Opini WTP adalah opini audit tertinggi yang diberikan BPK kepada entitas pemerintah yang dianggap menyajikan laporan keuangannya secara wajar, bebas dari salah saji material, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan meraih opini ini selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi Halmahera Selatan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.
Prestasi ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati
Helmi Umar Muhcsin, dalam membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan terpercaya, Untuk mewujudkan Senyum Halmahera Selatan Yang Adil, Maju dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim Dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah. (Glenn)
