TIDORE, jendelamalut.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, melalui perluasan dan penguatan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta BPJS Kesehatan. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, saat membuka Forum Komunikasi Strategi Penguatan Cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan Peningkatan Tingkat Keaktifan Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2025, yang digelar di Tidore pada Selasa, 27 Mei 2025.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Ternate tersebut, Ismail menekankan bahwa akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah tanpa terkecuali.
“Saya instruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar penganggaran untuk pembiayaan BPJS Kesehatan menjadi prioritas utama. Jika anggaran yang tersedia belum mencukupi, maka harus segera ditambahkan. Yang terpenting adalah memastikan masyarakat Tidore dapat terlayani secara maksimal melalui skema JKN. Ini juga merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Tidore, Bapak Muhammad Sinen, yang sangat menekankan pentingnya memprioritaskan pelayanan kesehatan,” ujar Ismail.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terjebak dalam proses birokrasi yang rumit. Sebaliknya, semangat kemanusiaan harus dikedepankan, terutama dalam memberikan pertolongan pertama kepada pasien.
“Jangan sampai masyarakat yang datang dalam kondisi darurat justru dipersulit oleh urusan administrasi. Berikan layanan yang cepat, ramah, dan tanggap. Kemanusiaan harus menjadi dasar utama pelayanan kita,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, dr. Meryta O. Rondonuwu, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya dan dukungan konsisten Pemerintah Kota Tidore dalam menjalankan program JKN. Ia menyebut, hingga Mei 2025, cakupan kepesertaan JKN di Tidore telah mencapai 98,82 persen—sebuah capaian yang menjadikan kota ini sebagai daerah dengan status UHC yang berhasil dipertahankan sejak akhir 2024.
“Kota Tidore menjadi yang pertama di Provinsi Maluku Utara yang berhasil mendaftarkan seluruh perangkat desa sebagai peserta aktif JKN, dengan pembayaran iuran yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warganya,” kata dr. Meryta.
Ia berharap capaian ini tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan melalui sinergi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program JKN.
Forum ini menjadi ajang strategis untuk mempererat kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem layanan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang rentan dan kurang mampu.
Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, Tidore Kepulauan menatap masa depan sebagai kota sehat yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan pelayanan kesehatannya. Red
