Tidore, Jendelamalut.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, menghadiri kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Acara ini berlangsung di Prama Hotel Sanur, Bali, pada Senin (2/6/2025), dan menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan transformasi digital.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong digitalisasi layanan publik, keuangan daerah, serta optimalisasi sistem pembayaran non-tunai di wilayah Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sekda Ismail menyampaikan apresiasi atas peran aktif Bank Indonesia dalam memfasilitasi proses percepatan digitalisasi melalui penguatan kapasitas SDM dan penyusunan strategi daerah. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bank Maluku Malut, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
> “Transformasi digital bukan lagi sekadar alternatif, melainkan kebutuhan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan,” tegas Ismail.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi pembayaran non-tunai, terutama dalam sektor pajak dan retribusi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai fondasi perubahan.
> “Kami menyadari masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam sektor retribusi digital. Namun, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, saya yakin Tidore bisa menjadi pelopor digitalisasi di Maluku Utara,” tambahnya optimis.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Rivo Mande, dalam paparannya menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan era teknologi. Ia mengungkapkan bahwa capaian digitalisasi di Maluku Utara masih belum merata, dengan hanya dua daerah yang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) digitalnya di atas 70 persen, serta hanya tiga daerah yang telah menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Menurut Rivo, kegiatan Capacity Building TP2DD ini telah digelar dua kali sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pemerintah daerah. Ia juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti TP2DD Championship, sebuah ajang penilaian inovasi digitalisasi daerah yang saat ini baru diikuti oleh tiga daerah di Maluku Utara.
> “Kami berharap tahun ini seluruh daerah bisa mendaftarkan programnya, agar percepatan digitalisasi bisa berjalan merata di seluruh Maluku Utara,” pungkas Rivo.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat berbagai pihak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap dinamika teknologi digital. Transformasi digital diharapkan menjadi motor penggerak bagi terciptanya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(Red/Mito)
