TERNATE, jendelamalut.com – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, meluapkan kekesalannya terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang dinilai gagal memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pernyataannya, Nasri secara khusus menyoroti tiga OPD yang dinilai paling lemah dalam pencapaian target retribusi daerah, termasuk salah satunya program unggulan yang dikenal dengan nama “SI-BATAGI”.
“SI-BATAGI” atau Sistem Informasi Retribusi Parkir Ternate diketahui merupakan program digitalisasi retribusi yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir. Program ini bahkan disebut-sebut memiliki potensi pendapatan hingga Rp5 sampai Rp6 miliar dalam setahun. Namun sayangnya, realisasi PAD dari sektor ini justru dinilai sangat mengecewakan.
Nasri menegaskan bahwa program dan OPD yang mengelola retribusi seharusnya menjadi tulang punggung dalam menggenjot PAD Kota Ternate. Namun kenyataannya, kinerja mereka dinilai tidak transparan, stagnan, dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.
“Saya heran kenapa data potensi belum juga diberikan. Padahal seharusnya ini rutin diperbarui,” kata Nasri dengan nada geram saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (04/06/2025).
Ia mengungkapkan bahwa sektor pajak rutin berhasil memenuhi target, namun berbeda halnya dengan sektor retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ketiga OPD tersebut, menurutnya, justru menjadi titik lemah dalam optimalisasi pendapatan daerah.
“Kita perlu evaluasi total, tidak bisa dibiarkan seperti ini terus. Dari struktur pengelola hingga keakuratan data potensi semuanya harus dibenahi,” tegasnya.
Menurut Nasri, langkah evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan, baik dari sisi regulasi, teknis pelaporan, hingga akuntabilitas petugas lapangan. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan manajemen internal pada OPD pengelola retribusi, serta peningkatan pengawasan terhadap implementasi sistem retribusi digital seperti SI-BATAGI.
Pernyataan keras dari orang nomor dua di Kota Ternate ini diharapkan menjadi sinyal tegas bagi seluruh OPD agar tidak hanya berorientasi pada formalitas program, melainkan pada capaian riil yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Nasri juga menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama dengan Inspektorat melakukan audit kinerja terhadap program-program retribusi, serta menelusuri sejauh mana data potensi yang selama ini dijadikan acuan benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Di sisi lain, sejumlah kalangan masyarakat turut mempertanyakan efektivitas sistem retribusi yang dijalankan oleh Pemkot, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan teknologi digital dalam pemungutan retribusi parkir.
Dengan berbagai kritik yang dilontarkan, kini publik menantikan langkah tegas dari Pemerintah Kota Ternate dalam membenahi sistem pengelolaan PAD yang lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah. Red
