Ternate, Maluku Utara — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menghadiri kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Senin (28/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Maluku Utara.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan meninjau pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan persoalan pertanahan, tata ruang, serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah. Fokus khusus juga diberikan pada permasalahan di daerah kepulauan seperti Maluku Utara yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal pemetaan wilayah dan pengelolaan lahan.
Turut hadir dalam agenda strategis ini Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta para kepala kantor pertanahan dari seluruh kabupaten/kota.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi Nizami Karsayuda, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menyukseskan reforma agraria. Ia menekankan bahwa GTRA menjadi forum koordinatif yang vital untuk memastikan kebijakan tata ruang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
> “Jika ada kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak selaras dengan tata ruang nasional, maka GTRA menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan, termasuk jika diperlukan perubahan,” ujar Rifqi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, memaparkan tujuh layanan prioritas pertanahan yang kini telah beralih ke sistem digital. Layanan tersebut antara lain: pengecekan sertifikat, SKPT, hak tanggungan, roya, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan, serta perubahan hak.
“Seluruh layanan sudah bisa diakses secara elektronik dan termonitor secara real time melalui dashboard Kementerian ATR/BPN (KKP). Ini bagian dari komitmen untuk pelayanan yang transparan dan akuntabel,” jelas Harisandi.
Ia juga memperkenalkan beberapa inovasi dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan yang menjadi percontohan, di antaranya:
Inovasi Kecekin: Layanan informasi tata ruang berbasis digital untuk publik dan pelaku usaha, sekaligus sebagai filter awal untuk permohonan yang berada di kawasan hutan.
Inovasi Baper (Baronda dan Bacarita Pertanahan): Layanan jemput bola yang melibatkan kunjungan langsung ke desa dan kelurahan untuk berdialog (bacarita) dengan warga, guna menyerap aspirasi dan menekan jumlah pengaduan.
Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas forum GTRA sebagai ruang sinergis untuk menyelesaikan persoalan pertanahan secara sistematis.
> “Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan reforma agraria berjalan sesuai prosedur. Tidore sendiri cukup aktif berinovasi, khususnya lewat pendekatan jemput bola oleh Kantor Pertanahan Kota Tidore. Ini patut diapresiasi,” ungkap Ahmad Laiman.
Dengan adanya forum ini, diharapkan kolaborasi lintas lembaga dan daerah akan semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di wilayah Maluku Utara.
