Gubernur Sherly Tjoanda Diangkat Sebagai Duta Posbakum Indonesia, Maluku Utara Jadi Provinsi Pertama di Timur yang Capai 100 Persen Pembentukan Pos Bantuan Hukum

Berita Informasi115 Dilihat

Ternate – Sebuah pencapaian bersejarah kembali ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Sherly Tjoanda secara resmi diangkat sebagai Duta Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).
Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, pada acara Peresmian Pusbakom Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Senin (13/10/2025).

“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Dalam sambutannya, Menteri Supratman mengapresiasi capaian luar biasa Maluku Utara yang berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh wilayahnya.
“Karena itu, akibat keberhasilan 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum, saya mengangkat Ibu Gubernur Provinsi Maluku Utara menjadi orang pertama yang kami angkat sebagai Duta Posbakum,” ujarnya disambut tepuk tangan para tamu undangan.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak mudah dicapai, mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan dengan lebih dari 800 pulau dan akses antarwilayah yang cukup sulit.
“Sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat saya kepada Maluku Utara, saya berharap pencapaian ini menjadi inspirasi bagi provinsi lainnya di Indonesia,” tegasnya.

Gubernur Sherly Tjoanda dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan besar yang diberikan.
“Ini sebuah kehormatan. Saya menerima penunjukan ini dengan rasa bangga dan tanggung jawab besar. Semoga Maluku Utara bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat hingga ke pelosok,” ujarnya.

Tercatat, sebanyak 1.185 Desa/Kelurahan di Maluku Utara kini telah memiliki Pos Bantuan Hukum aktif. Keberhasilan ini terwujud berkat kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi, Kanwil Kemenkumham Malut, serta dukungan dari para Bupati, Wali Kota, dan lembaga bantuan hukum (LBH) di daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *