JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri dijadwalkan menggelar audiensi dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, bersama sejumlah tokoh lainnya. Pertemuan ini akan berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, pada pukul 11.00 WIB, sesuai undangan internal kepolisian yang beredar.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie, sebelumnya menyampaikan bahwa komisinya menjalankan tugas awal dengan mengumpulkan persoalan terkait kinerja Polri melalui pendengaran publik. Forum ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa.
Jimly menjelaskan bahwa hasil dari setiap public hearing akan dikaji secara internal. Temuan dan masukan tersebut kemudian akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mendukung agenda reformasi Polri.
Namun, penerapan kebijakan hasil kajian komisi tidak dilakukan secara langsung. Jimly menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pengambil keputusan akhir.
“Keputusannya ada di tangan Presiden. Semua rekomendasi kebijakan akan kami laporkan kepada Presiden,” ujar Jimly.
