Ketika Gas dan Rem Dipijak Bersamaan
JAKARTA – Sektor properti Indonesia sedang berada di persimpangan aneh: pemerintah menggelontorkan insentif besar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, tapi di lapangan proyek-proyek justru berhenti karena perizinan yang rumit dan lintas kementerian.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengapresiasi dukungan pemerintah—mulai perpanjangan PPN DTP, tambahan kuota FLPP 350.000 unit, hingga KUR Perumahan Rp 130 triliun untuk 700 anggota REI.
Namun, Joko mengingatkan ada ancaman serius: “Bom waktu investasi yang hilang.”
306 Proyek Mangkrak, Triliunan Rupiah Tersendat
Data REI dari 16 DPD menunjukkan 306 proyek mandek, mencakup:
- 6.178 hektar lahan
- Potensi investasi Rp 34,5 triliun
- Jika semua DPD melapor: bisa tembus Rp 55,5 triliun
Dampaknya bukan main. Ada potensi hilangnya 30.600 lapangan kerja.
Berdasarkan riset REI–LPEM UI, investasi Rp 112 triliun menyumbang 0,56 persen PDB. Artinya, investasi mangkrak ini menghilangkan kontribusi penting terhadap ekonomi nasional.
Jebakan Perizinan: OSS, AMDAL, dan Lahan Sawah Dilindungi
Menurut Joko, hambatan terbesar berasal dari:
- Sistem OSS yang belum optimal
- Proses AMDAL yang memakan waktu
- Isu Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang kerap bertabrakan dengan kebutuhan hunian
REI sudah melaporkan persoalan ini ke tujuh kementerian/lembaga dan menekankan perlunya solusi dari tingkat pusat.
Solusi REI: Bangun 2 Juta Rumah di Desa dan Pesisir
REI menawarkan strategi bottom-up: pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir dalam Program 3 Juta Rumah.
Dampaknya:
- Anggaran Rp 14,4 triliun bisa memicu ekonomi Rp 160 triliun di desa
- Berpotensi lahir 60.000 entrepreneur baru
- Menghidupkan 84.000 desa
- Rumah menjadi aset yang bisa diagunkan untuk modal usaha
- Mendorong perbankan menjangkau pelosok dan melindungi warga dari rentenir
Penyerapan FLPP dan Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
Penyerapan FLPP baru 60 persen per September 2025.
Karena 76 persen penerima FLPP adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, REI mendorong sinergi agar target 350.000 unit bisa cepat tercapai.
Respons Pemerintah: Ada Harapan
- Menteri PKP Maruarar Sirait siap membantu menyelesaikan hambatan perizinan 306 proyek REI.
- Menteri ATR/BPN Nusron W menyambut baik masukan REI terkait LSD dan berencana membuka kembali perizinan LSD di 140 kota.
Kesimpulan: Properti Butuh Kepastian, Ekonomi Butuh Properti
Indonesia sedang punya peluang besar lewat insentif pemerintah. Tapi peluang itu bisa hilang jika ratusan proyek tetap mandek. Dengan perbaikan perizinan, sinkronisasi antar lembaga, dan percepatan program FLPP, sektor properti bisa kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
