Isu mengenai perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, saat wilayahnya tengah dilanda banjir dan longsor, terus menggelinding dan memunculkan gelombang reaksi dari publik dan pejabat negara. Terkini, suara tegas datang dari Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang secara terbuka menyarankan Mirwan untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Pernyataan tersebut disampaikan Rifqinizamy dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa (9/12/2025). Dengan gaya bicaranya yang halus namun lugas, ia memberi imbauan yang—jika kita jujur—terdengar seperti tamparan politik yang begitu jelas.
Ajakan Mundur: Saran Tegas dari Sesama Politisi
Dalam dialog tersebut, Rifqinizamy mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengenal Mirwan secara pribadi. Namun sebagai sesama politisi, ia menyampaikan pendapat yang ia sebut sebagai nasihat dari seorang sahabat.
“Kalau saya dalam posisi yang bersangkutan… saya mungkin mengimbau kepada saudara Mirwan lebih baik mengundurkan diri,” ucapnya.
Pernyataannya bukan datang dari konflik pribadi—melainkan dari pertimbangan etika, kepemimpinan, dan dampak politik yang muncul akibat polemik tersebut.
“Jauh Lebih Elegan” — Menjaga Martabat Politik Mirwan
Rifqinizamy menilai bahwa keputusan mundur akan menjadi langkah yang elegan, bukan kekalahan.
“Ini jauh lebih elegan untuk kemudian menyelesaikan polemik ini sekaligus menjaga dignity sebagai seorang politisi.”
Kata dignity—martabat—menjadi sorotan penting. Dalam dunia politik, jabatan memang prestisius, tetapi sikap ketika menghadapi krisis kerap menjadi tolok ukur kualitas seorang pemimpin. Dan bagi Rifqinizamy, kesempatan untuk menunjukkan sikap terhormat itu masih ada di tangan Mirwan.
Empati Tanpa Jabatan: Pesan untuk Mirwan Sebagai Tokoh Aceh Selatan
Rifqinizamy menekankan bahwa jabatan bukan satu-satunya alat untuk bekerja bagi rakyat. Bahkan tanpa gelar bupati sekalipun, seorang tokoh daerah tetap bisa menunjukkan empati dan kontribusi nyata.
“Beliau masih bisa menunjukkan empatinya dengan bekerja tanpa jabatan sekalipun. Ini akan jauh lebih baik bagi masa depan politik yang bersangkutan.”
Pernyataan ini memberi sinyal bahwa masa depan politik Mirwan tidak harus berakhir dengan peristiwa ini—asal ia mengambil langkah yang tepat di saat kritis.
Kebutuhan Mendesak Rakyat Aceh Selatan: Kepala Daerah dengan Kewenangan Penuh
Selain berbicara tentang Mirwan, Rifqinizamy juga menyoroti kebutuhan masyarakat Aceh Selatan—atau Aceh Tengah sebagaimana ia sebut dalam dialog—yang sedang berada dalam kondisi darurat akibat bencana.
Di situasi ini, kata Rifqinizamy, daerah membutuhkan kepala daerah definitif yang bisa bekerja tanpa hambatan kewenangan.
“Yang bisa bekerja dengan penuh kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kedaruratan yang ada ini.”
Pesan ini menegaskan bahwa persoalan bukan hanya tentang Mirwan sebagai individu, tetapi tentang kebutuhan warga yang tengah kesulitan.
Polemik yang Jadi Sorotan Nasional
Kasus Mirwan MS memicu kritik karena ia memilih menjalankan ibadah umrah di tengah bencana besar yang menelan ratusan korban jiwa di Aceh. Warga yang terdampak membutuhkan kehadiran pemimpin, koordinasi cepat, dan pengambilan keputusan yang tepat.
Ketidakhadiran Mirwan di saat kritis itu membuat publik mempertanyakan sense of crisis seorang kepala daerah.
Bahkan partai tempat ia bernaung pun telah mengambil langkah internal—Mirwan dicopot dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Dengan kondisi seperti ini, pernyataan Rifqinizamy menambah tekanan moral dan politik yang mungkin mengarah pada keputusan besar berikutnya.
Kesimpulan: Jalan Terbuka, Namun Pilihan di Tangan Mirwan
Imbauan dari Ketua Komisi II DPR ini bukan sekadar kritik. Ini adalah cerminan dari harapan agar pemimpin daerah menjunjung tinggi kepedulian dan tanggung jawab, terutama pada saat rakyat menghadapi bencana.
Langkah mundur, menurut Rifqinizamy, bisa menjadi:
- jalan penyelesaian polemik,
- upaya menjaga martabat,
- dan kesempatan membangun ulang kepercayaan publik.
