Desa Indari — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh semata-mata berorientasi pada proyek fisik dan infrastruktur, melainkan harus bertumpu pada pembangunan kualitas manusia sebagai fondasi utama kemajuan jangka panjang.
Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Oganisasi (P.A.O) BADKO HMI Maluku Utara, *Alfian M. Hamzah*, menilai masih banyak pemerintah daerah di Maluku Utara yang gagal memahami esensi pembangunan manusia, khususnya di sektor pendidikan (perguruan) tinggi. Sehingga mereka abai terhadap investasi terhadap pembangunan kualitas manusia.
> “Pembangunan sumber daya manusia adalah investasi strategis, bukan beban anggaran. Daerah yang hanya sibuk membangun gedung tapi abai pada kualitas manusianya sedang menyiapkan kegagalan di masa depan,” tegas Alfian dalam keterangannya, Senin 12/01/2026
Menurut Alfian, Program Beasiswa Halteng Pintar yang digagas Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah layak dijadikan contoh konkret bagaimana keberpihakan negara terhadap akses pendidikan dapat diwujudkan secara nyata. Program tersebut membiayai uang kuliah mahasiswa selama masa studi, bahkan ada yang sudah menyelesaikan studi Strata 2 (S2), sehingga kebijakan tersebut sangat membuka kesempatan luas bagi anak-anak daerah untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa dibebani persoalan biaya.
> “Halteng Pintar menunjukkan bahwa ketika pemerintah memiliki keberanian politik dan visi jangka panjang, pendidikan bisa dijadikan prioritas utama. *Ini bukan soal kemampuan fiskal semata, tapi soal kemauan dan keberpihakan politik*,” ujarnya.
BADKO HMI Maluku Utara menilai ironi besar terjadi ketika sejumlah daerah dengan pendapatan daerah yang cukup justru minim alokasi anggaran pendidikan, sementara generasi mudanya dipaksa bertarung sendiri menghadapi mahalnya biaya kuliah.
> “Banyak daerah kaya sumber daya alam, tapi miskin keberanian untuk membiayai pendidikan rakyatnya. Ini bentuk kegagalan moral dan politik anggaran,” lanjut Alfian.
Ia menegaskan, tanpa pembangunan kualitas manusia, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban sosial baru berupa pengangguran terdidik, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial yang semakin tajam.
BADKO HMI Maluku Utara mendesak pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan, serta menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, bukan pelengkap.
> “Jika daerah lain di Maluku Utara serius ingin maju, maka berkacalah pada Halteng Pintar. Pendidikan gratis bagi mahasiswa bukan mimpi, tapi pilihan politik,” tutup Alfian.
BADKO HMI Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berpihak pada pembangunan sumber daya manusia dan akan bersikap kritis terhadap pemerintah daerah yang abai terhadap masa depan generasi muda.
( Red/Afrisal )
