Kairo, Senin (26/1/2026) – Mesir tetap mempertahankan jalur pembicaraan dengan China terkait kemungkinan akuisisi pesawat tempur siluman Chengdu J-20, meskipun menghadapi tekanan signifikan dari Amerika Serikat. Pembicaraan tersebut saat ini ditempatkan dalam fase penahanan strategis, yang memungkinkan negosiasi tetap terbuka tanpa mengarah pada kesepakatan akuisisi yang mengikat.
Pendekatan ini memberi ruang bagi Mesir untuk mendiversifikasi sumber alutsista sekaligus mengelola risiko sanksi, tekanan geopolitik, dan jadwal modernisasi Angkatan Udara Mesir. Alih-alih dibatalkan, pembicaraan J-20 memasuki jeda de facto akibat tekanan eksternal, khususnya dari Washington, sambil tetap menjaga saluran komunikasi teknis dengan Beijing.
Situasi ini sejalan dengan pola diskusi sebelumnya yang telah berlangsung sejak Agustus 2024, Maret 2025, hingga Agustus 2025, di mana pembicaraan mengalami kemajuan, perlambatan, dan penyesuaian berulang tanpa adanya penutupan formal. Diskusi paralel terkait pesawat tempur China lainnya, seperti Chengdu J-10C, yang dimulai sejak akhir 2022, menunjukkan bahwa potensi akuisisi J-20 merupakan bagian dari strategi jangka panjang Mesir untuk mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional Barat.
Pada tahap awal, pembahasan J-20 dilaporkan mencakup kemungkinan pembelian 15 hingga 24 unit pesawat. Langkah ini didorong oleh pengakuan Mesir bahwa operasi udara masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan siluman, fusi sensor, serta ketahanan terhadap sistem pertahanan udara modern. Dengan estimasi harga J-20 berkisar antara 100 hingga 110 juta dolar AS per unit, Mesir juga menjajaki opsi yang lebih terjangkau melalui J-10C, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap amunisi canggih dan jalur peningkatan pesawat Barat.
Tekanan dari Amerika Serikat menjadi faktor eksternal utama yang memengaruhi dinamika tersebut. Washington secara konsisten menentang masuknya pesawat tempur generasi kelima buatan China ke dalam inventaris Mesir, dengan alasan keseimbangan militer regional, risiko interoperabilitas, serta potensi penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang CAATSA. Peringatan terkait sanksi ini telah muncul sejak 2024 dan semakin menguat hingga awal 2026, berpotensi memengaruhi akses Mesir terhadap pembiayaan, dukungan pemeliharaan, serta persetujuan persenjataan canggih.
Selain aspek politik, akuisisi pesawat siluman juga menuntut kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari pelatihan awak, sistem komunikasi aman, hingga pemeliharaan tingkat lanjut, yang semakin meningkatkan sensitivitas keputusan tersebut. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa apabila J-20 tetap terhambat secara geopolitik, Mesir dapat mempertimbangkan alternatif lain seperti FC-31 atau J-35 untuk menggantikan armada Mirage yang menua.
Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan menawarkan paket insentif besar guna mempertahankan Mesir dalam jalur pasokan Barat. Paket tersebut mencakup pendanaan sistem pertahanan udara NASAMS 3, modernisasi ratusan F-16 Mesir ke standar Block 70/72, serta akses terhadap rudal udara-ke-udara jarak jauh AIM-120D. Selain itu, opsi pengadaan pesawat tempur F-15EX juga disebut-sebut sebagai bagian dari upaya penyeimbang terhadap potensi masuknya pesawat siluman China.
Dalam kondisi ini, Mesir dinilai mengambil pendekatan pragmatis dengan memanfaatkan kedua belah pihak secara transaksional. Dari AS, Mesir memperoleh peningkatan kemampuan jangka pendek bagi armada yang ada, sementara dari China, Mesir mempertahankan opsi alternatif sebagai alat tawar dalam negosiasi strategis. Jalur pembicaraan J-10, J-20, dan J-35 tetap dipertahankan dalam status “dalam peninjauan” untuk menjaga fleksibilitas kebijakan pertahanan.
Apabila suatu saat J-20 benar-benar masuk ke dalam Angkatan Udara Mesir, kehadiran satu hingga dua skuadron saja dinilai sudah cukup memberikan dampak geostrategis signifikan di kawasan Timur Tengah. Dengan radius tempur mendekati 2.000 kilometer dan kemampuan membawa rudal jarak jauh seperti PL-15, J-20 berpotensi mengubah asumsi pertahanan udara regional, meskipun jumlahnya terbatas.
Namun hingga kini, pembicaraan tersebut masih berada pada tahap pengelolaan waktu dan risiko politik, bukan menuju keputusan final, mencerminkan upaya Mesir menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan nasional dan realitas geopolitik global.
Tim Redaksi
