Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp 550 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur di seluruh 10 kabupaten dan kota. Anggaran ini dikelola melalui belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, mencakup belanja fisik, perencanaan, hingga pengawasan proyek.
Plt. Kepala Dinas PUPR, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini menjangkau seluruh wilayah provinsi, dari pusat pemerintahan hingga daerah kepulauan terluar. “Semua kabupaten dan kota mendapatkan porsi pembangunan, mulai dari Tidore Kepulauan, Ternate, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu,” ujar Risman.
Proyek pembangunan mencakup rehabilitasi jalan, jembatan, gedung pemerintahan, irigasi, pengaman sungai dan pantai, penataan kawasan, serta sistem penyediaan air minum (SPAM). Di Tidore Kepulauan, pembangunan difokuskan di Sofifi, termasuk pembangunan rumah dinas, masjid, kantor DPRD, dan proyek SPAM Tampadamai senilai Rp 20 miliar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Di Kota Ternate, pembangunan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur perkotaan dan kawasan pesisir, termasuk tanggul, sungai, gedung publik, serta pelestarian bangunan bersejarah. Sementara di daratan Halmahera, fokus pembangunan meliputi konektivitas jalan dan jembatan, irigasi, serta akses permukiman. Untuk wilayah kepulauan, Morotai, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu mendapatkan pembangunan pengaman pantai, irigasi, dan jalan utama sebagai akses vital masyarakat.
Risman menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengandalkan APBD provinsi, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Balai Cipta Karya. “Kami berharap dukungan berkelanjutan agar kebutuhan dasar seperti air minum dapat terpenuhi di seluruh Maluku Utara,” ujarnya.
Dengan anggaran besar yang menyentuh seluruh wilayah, pembangunan infrastruktur 2026 di Maluku Utara diharapkan menjadi fondasi pemerataan pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan percepatan pertumbuhan ekonomi, dari pusat pemerintahan hingga pulau-pulau terluar.
Tim Redaksi
