Hambalang, 29 Januari 2026 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kediaman pribadinya di Hambalang, pada Kamis sore. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini membahas langkah-langkah strategis pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan dalam keterangan tertulisnya bahwa Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah. Salah satu fokus utama adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memperoleh informasi mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan dibangun di tiga kawasan berdekatan. Lokasi pembangunan ini dipilih strategis, berdekatan dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan industri, serta jalan utama, untuk mempermudah akses masyarakat.
Menurut Teddy, proyek perumahan bersubsidi ini diproyeksikan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja di berbagai sektor sekaligus mempercepat perputaran ekonomi lokal. Hal ini diharapkan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong penyediaan rumah bersubsidi yang didukung pemangkasan berbagai bentuk perizinan serta biaya administrasi terkait.
“Presiden Prabowo melalui Menteri PKP berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak dan terjangkau. Salah satu langkahnya adalah pembangunan rumah layak bersubsidi serta pemangkasan perizinan dan biaya administrasi,” ungkap Teddy.
Langkah ini menegaskan orientasi pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga turun langsung mengawal eksekusi, guna memastikan program perumahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Sumber: BPMI Setpres
