Ternate, jendelamalut.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyoroti masih rendahnya cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Dari total sekitar 360 ribu pekerja formal dan informal, baru 58 persen yang terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Masih ada sekitar 41 persen pekerja kita yang belum terlindungi. Ini angka yang cukup besar dan harus segera ditangani, terutama oleh para kepala daerah,” ujar Gubernur Sherly saat diwawancarai di sela Musrenbang RKPD 2025 di Bela Hotel, Ternate, Kamis (24/4/2025).
“Berdasarkan Sumber terpercaya yang di Identifikasi Media ini, “Guna mempercepat perlindungan bagi para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan daftar nama-nama pekerja yang belum terdaftar kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk segera ditindaklanjuti.
Menurut Sherly, pekerja informal seperti nelayan dan buruh serabutan sangat rentan terhadap risiko kerja, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Beberapa waktu lalu, ada nelayan yang meninggal dunia dan keluarganya mendapat santunan Rp223 juta. Itu menjadi bukti nyata pentingnya perlindungan ini,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan kasus terbaru di mana seorang Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menerima santunan sebesar Rp173 juta meskipun meninggal di rumah, bukan saat bekerja.
“Ini membuktikan bahwa perlindungan ini menyentuh semua lini, tak hanya pekerja kantoran atau industri. Pekerja informal pun berhak atas jaminan ini,” tegas Sherly.
Gubernur menambahkan bahwa seluruh kepala daerah di Maluku Utara telah menyatakan dukungan penuh terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Ia berharap ke depan seluruh pekerja di provinsi tersebut bisa terlindungi secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Maluku Utara,” tutupnya.
