Tidore, jendelamalut.com – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Sosial menggelar pertemuan bersama para camat se-Kota Tidore Kepulauan di Ruang Rapat Sekda, Kamis (24/4/2025). Pertemuan ini membahas tindak lanjut surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, terkait rekrutmen calon peserta didik Sekolah Rakyat tahun akademik 2025/2026.
Kepala Dinas Sosial Tidore Kepulauan, Umar Zen, menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025.
“Melalui pendekatan boarding school, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan agen perubahan dari keluarga kurang mampu lewat pendidikan berkualitas. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan penyampaian mekanisme pendaftaran yang dibuka mulai 1 hingga 30 April 2025,” ujar Umar.
Ia menekankan pentingnya peran camat dalam menyebarluaskan informasi dan mengawal proses pendaftaran agar berjalan optimal di seluruh wilayah.
Sementara itu, Koordinator Kota Program Keluarga Harapan (PKH) Tidore Kepulauan, Sumarni Sahril, menyampaikan bahwa data calon peserta Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini tengah melalui tahapan verifikasi dan validasi.
“Kami butuh dukungan camat untuk menyampaikan kepada lurah dan kepala desa agar bersama-sama memverifikasi dan memvalidasi data calon peserta di lapangan, sehingga sesuai dengan kriteria program Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Camat Tidore Selatan, Abdul Kadir Din, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Ia mengatakan akan segera mengkoordinasikan lurah dan kepala desa di wilayahnya guna menyukseskan pendataan.
“Kami siap melaksanakan sosialisasi lanjutan dan memastikan verifikasi data dilakukan secara akurat di setiap kelurahan dan desa,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, dengan dukungan lintas sektor di tingkat daerah.
